Romi Yudianto Resmi Sebagai Kakanwil Kumham NTB Setelah Sertijab Dari Haris Sukamto

Mataram NTB - Pucuk pimpinan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB resmi berganti pada Senin (28/03) melalui prosesi serah terima jabatan yang dilakukan Haris Sukamto kepada Romi Yudianto.

Haris Sukamto, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB sejak 2020 ini akhirnya resmi digantikan oleh Romi Yudianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara kini diemban Haris.

Baca juga: Beri Catatan, Syahrul Aidi Minta Pemerintah Benahi Manajemen Aturan Mudik Lebaran

Dalam sambutannya, Haris mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya baik di Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja. Ia juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang selama ini telah bersinergi dengan baik sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar.

Baca juga: L. Sajim : Keberadaan KASN Dipertanyakan Dalam Pansel Lombok Barat

"Selama satu tahun enam bulan saya disini, Kemenkumham NTB bersama Kepala Satuan Kerja mampu mewujudkan zero halinar. Ini tidak lepas dari kerja sama yang baik seluruh stakeholder, " tuturnya.

Sementara itu Romi, sebagai Kakanwil yang baru menjabat, menyatakan apresiasinya terhadap Kanwil Kemenkumham NTB yang menurutnya telah banyak berubah dibawah kepemimpinan Haris Sukamto.

Baca juga: Pra Musrenbang NTB, Kabupaten/Kota Paparkan Isu Strategis

"Saya kembali ke NTB dengan jabatan yang berbeda dan saya melihat Kanwil ini telah banyak berubah dibawah kepemimpinan Pak Haris. Untuk melanjutkan itu, saya harap bisa bekerja sama dengan baik dengan seluruh jajaran dan stakeholder, " ucap Romi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Mataram.

Staf Ahli Menteri di Bidang Penguatan Ekonomi, Lucky Agung Binarto, yang hadir secara virtual juga mengingatkan amanah dari Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Baca juga: BWI Serahkan 3.900 Sertifikat Tanah Wakaf

"Bekerjalah sesuai apa yang diamanahkan Bapak Menteri. Berdasarkan tata nilai BerAKHLAK dan PASTI, " katanya.

Lucky juga menyebutkan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang besar. Ia berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat berkontribusi dan eksis dalam memajukan Nusa Tenggara Barat.(Adbravo)

Baca juga: Proses Seleksi Lelang Jabatan Pemkab Lombok Barat Tidak Profesional